Laporan dan model semantik
Anda dapat menggunakan laporan di ruang kerja pemantauan admin untuk mendapatkan wawasan tentang aktivitas pengguna, berbagi konten, performa kapasitas, dan lainnya di penyewa Fabric Anda. Anda juga dapat terhubung ke model semantik di ruang kerja untuk membuat solusi pelaporan yang dioptimalkan untuk kebutuhan organisasi Anda.
Ruang kerja beranda admin
Beberapa atau semua fungsi yang disebutkan dalam topik ini tersedia sebagai bagian dari rilis pratinjau. Konten dan fungsionalitas dapat berubah.
Artikel ini menjelaskan Ruang kerja beranda Admin di Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management.
Admin home ruang kerja administrator di Intelligent Order Management membuat semua tingkat pengaturan dan pengaturan terkait Intelligent Order Management mudah diakses dan tersedia untuk administrator. Akses ke Ruang kerja beranda Admin dapat berbasis peran, sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Untuk mengakses ruang kerja beranda Admin, pada halaman Intelligent Order Management Beranda , pilih Pengaturan, lalu, di panel navigasi kiri, pilih Beranda Admin.
Atau, di bagian bawah panel navigasi kiri, pilih Intelligent Order Management > Settings untuk mengubah area ruang kerja, lalu pilih Beranda Admin.
Ruang kerja Beranda Admin berisi pintasan ke setelan untuk area utama Manajemen Pesanan Cerdas. Semua area pengaturan terperinci dan subareanya dapat diakses di panel navigasi kiri.
Area pengaturan kunci di panel navigasi kiri
Panel navigasi kiri di Beranda admin ruang kerja mengelompokkan semua setelan admin yang berbeda. Tabel berikut menjelaskan area pengaturan utama.
Setiap area pengaturan di panel navigasi kiri dibagi menjadi subarea pengaturan. Tabel berikut menjelaskan subarea pengaturan dan komponen terkaitnya.
Subarea ini mencakup komponen-komponen berikut:
Subarea ini memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan fungsionalitas kolaborasi, obrolan, dan email. Ini termasuk komponen berikut:
Subarea ini menyediakan pengaturan tambahan yang diperlukan untuk membuat penyedia bekerja dari ujung ke ujung. Ini mencakup komponen-komponen berikut:
Subarea ini memungkinkan Anda mengatur semua konfigurasi yang terkait dengan pemenuhan pesanan. Ini mencakup komponen-komponen berikut:
Subarea ini difokuskan pada pengaturan yang meningkatkan orkestrasi terkait pesanan. Ini mencakup komponen-komponen berikut:
Subarea ini difokuskan pada pengaturan yang terkait dengan toko atau pusat distribusi Anda yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi secara efektif. Ini mencakup komponen-komponen berikut:
Ruang Hanya Untuk Admin Madrasah
Tata Ruang Kantor sekaligus Hunian (SOHO)
Sudah banyak developer yang mengembangkan hunian sekaligus tempat bekerja seperti SOHO.
Small office home office atau SOHO umumnya dibangun pada sebuah apartemen.
Tata ruang SOHO bisa menyesuaikan dengan luas unit yang tersedia.
Misalnya unit tersebut didesain dengan konsep mezzanine, maka ruang atas digunakan sebagai hunian sementara di bagian bawah merupakan ruang kerja.
Unit SOHO banyak dipilih oleh para freelancer, pegawai kantoran dengan sistem work from home (WFH), atau pebisnis startup.
{"attributes":{"type":"banner","custom_title":"Ribuan Kantor Dijual di Indonesia","custom_link":"https:\/\/www.rumah123.com\/jual\/kantor\/?utm_source=panduan123&utm_medium=artikel&utm_campaign=jualkantor&utm_term=srp","custom_desc":"Temukan kantor di berbagai lokasi, sortir dengan mudah!","custom_cta":"Cek Sekarang","custom_background":"https:\/\/www.rumah123.com\/asset-core\/images\/wpBannerDesktop.png, https:\/\/www.rumah123.com\/asset-core\/images\/wpBannerMobile.png","pdp_id":[""]},"pdp":{"data":{"GetPropertiesByOriginID":{"properties":[]}}},"strapi":null,"baseUrl":"https:\/\/www.rumah123.com"}
Pertimbangan dan batasan
Hanya pengguna yang peran adminnya ditetapkan secara langsung yang dapat menyiapkan ruang kerja pemantauan admin. Jika peran admin pembuat ruang kerja ditetapkan melalui grup, refresh data di ruang kerja gagal.
Ruang kerja pemantauan admin adalah ruang kerja baca-saja. Peran ruang kerja tidak memiliki kemampuan yang sama seperti yang mereka lakukan di ruang kerja lain. Pengguna ruang kerja, termasuk admin, tidak dapat mengedit atau menampilkan properti item seperti model semantik dan laporan di ruang kerja.
Pengguna dengan izin build untuk model semantik di ruang kerja pemantauan admin ditampilkan memiliki izin baca .
Hak istimewa admin terdelegasi granular (GDAP) tidak didukung.
Setelah akses diberikan ke ruang kerja pemantauan admin atau konten yang mendasarnya, akses tidak dapat dihapus tanpa menginisialisasi ulang ruang kerja. Namun, tautan berbagi dapat dimodifikasi seperti halnya ruang kerja biasa.
Model semantik di ruang kerja secara otomatis di-refresh sekali per hari, sekitar waktu yang sama ketika ruang kerja diinstal untuk pertama kalinya.
Untuk mempertahankan proses refresh terjadwal, pertimbangkan batasan berikut:
Jika pengguna yang pertama kali mengakses ruang kerja tidak lagi menjadi admin, refresh terjadwal di ruang kerja gagal. Masalah ini dapat dimitigasi dengan meminta admin lain masuk ke Fabric, karena kredensial mereka akan secara otomatis ditetapkan ke semua model semantik di ruang kerja untuk mendukung refresh data di masa mendatang.
Jika admin yang pertama kali mengakses ruang kerja menggunakan Privileged Identity Management (PIM), akses PIM mereka harus aktif selama waktu refresh data terjadwal, jika tidak, refresh gagal.
Berbagi ruang kerja pemantauan admin
Setelah disiapkan, admin dapat berbagi semua laporan di ruang kerja dengan pengguna yang bukan admin melalui peran penampil ruang kerja. Admin juga dapat berbagi laporan individual atau model semantik dengan pengguna yang bukan admin melalui tautan atau akses langsung.
Hanya admin yang dapat melihat ruang kerja pemantauan admin di bagian atas menu ruang kerja. Pengguna yang bukan admin dapat mengakses konten ruang kerja secara tidak langsung dengan menggunakan halaman hub data Telusuri atau OneLake, atau dengan menandai URL ruang kerja.
Desain Kantor Gabungan/Hybrid (Hybrid Office)
Foto: alloffice.space
Desain tata ruang kantor gabungan atau hybrid bisa jadi solusi tepat buat Anda yang ingin memiliki layout kantor semi-terbuka.
Dengan menggunakan gaya ini, Anda dapat memadupadankan berbagai jenis tata letak ruang kantor.
Misalnya Anda dapat menggabungkan beberapa bilik, ruang kerja bersama dan ruang terbuka untuk mendesain kantor secara inovatif.
Jenis Tata Ruang Kantor Kreatif
Seperti namanya, ini adalah kantor yang mengutamakan kreativitas dalam interiornya.
Tujuannya adalah, memicu kreativitas karyawan dan merasa karyawan tidak seperti sedang bekerja secara formal, tapi seperti bekerja secara kasual agar ide-ide inovatif bisa cepat muncul.
Lantaran kreatif, ada sejumlah ornamen tidak umum yang biasanya ditambahkan di area kantornya.
Misalnya, di area kantornya terdapat area untuk bermain game PlayStation, ada area untuk bermain basket, bahkan kolam ikan yang dirancang sedemikan rupa agar cantik.
Tata ruang kantor kreatif ini cocok untuk perusahaan yang bergerak di bidang creative agency, brand pakaian, brand peralatan olahraga, periklanan, desain, dan teknologi.
Masih ada pertanyaan? Ngobrol di Teras123, ruang untuk ngobrolin desain properti.
Mengelola ruang kerja pemantauan admin
Secara default, ruang kerja pemantauan admin adalah ruang kerja berlisensi Pro. Untuk memanfaatkan manfaat kapasitas seperti berbagi konten tanpa batas untuk ruang kerja pemantauan admin, ikuti langkah-langkah berikut:
Navigasikan ke portal Admin.
Navigasi ke halaman Ruang Kerja di portal Admin.
Menggunakan filter kolom Nama, cari Pemantauan admin.
Pilih tombol Tindakan , lalu pilih Menetapkan ulang ruang kerja.
Pilih mode lisensi yang diinginkan, lalu klik Simpan.
Menginisialisasi ulang ruang kerja
Terkadang, administrator mungkin perlu menginisialisasi ulang ruang kerja, termasuk untuk mengatur ulang akses ke ruang kerja atau konten yang mendasarnya.
Admin dapat menjalankan API untuk menginisialisasi ulang ruang kerja menggunakan langkah-langkah berikut:
Ambil ID ruang kerja pemantauan admin dari URL saat melihat ruang kerja.
Jalankan API penghapusan model semantik, pertama-tama ganti 'xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx' dengan ID ruang kerja pemantauan admin Anda.
api.powerbi.com/v1/admin/workspaces/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx -Method Delete
Klik menu Ruang Kerja dan pilih Pemantauan admin untuk memicu reinisialisasi ruang kerja, mirip dengan proses penginstalan pertama. Terkadang, menyegarkan halaman juga diperlukan.
Jakarta (ANTARA) - Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menetapkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.
"Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.
Dia mengatakan bahwa penetapan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai Komisi XIII tersebut merupakan hasil keputusan dari rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada Senin (21/10).
Baca juga: Paripurna DPR setujui komposisi ketua dan wakil ketua setiap komisi
Baca juga: DPR gelar Rapat Paripurna tetapkan jumlah AKD
Pimpinan DPR lantas meminta Kesetjenan DPR menayangkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I hingga Komisi XIII, serta Badan Anggaran DPR RI.
Komisi I DPR RI membidangi pertahanan, luar negeri, dan informatika. Dengan mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Lembaga Sensor Film (LSF).
Komisi II DPR RI membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur. Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Komisi III DPR RI membidangi penegakan hukum. Dengan mitra kerja Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN).
Komisi IV DPR RI membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Dengan mitra kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Karantina Indonesia.
Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur dan perhubungan. Dengan mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, BUMN. Dengan mitra kerja Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi. BUMN. Dengan mitra kerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Komisi VIII DPR RI membidangi agama, sosial, dan perempuan dan anak. Dengan mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Komisi IX DPR RI membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Dengan mitra kerja Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), dan Badan Gizi Nasional.
Komisi X DPR RI membidangi pendidikan, olah raga, sains dan teknologi. Dengan mitra kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik.
Komisi XI DPR RI membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), BUMN (PMN dan Privatisasi).
Komisi XII DPR RI membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup dan investasi. Dengan mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Komisi XIII DPR RI membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM). Dengan mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Pewarta: Melalusa Susthira KhalidaEditor: Chandra Hamdani Noor Copyright © ANTARA 2024
